KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

Hardianto Djanggih

Sari


Pancasila selain sebagai dasar dasar Negara, juga menjadi ideologi yang mengilhami sikap sikap, perilaku, bahkan karakter bagi bangsa Indonesia. Posisi penting ideologi yang memuat abstraksi cita suatu bangsa serta memperlihatkan gerak arah suatu bangsa membuat ideologi mempunyai posisi penting pada suatu negara. Hal inilah yang membuat ideologi mendapatkan proteksi khusus, menggunakan kebijakan kriminal melalui jalur penal dan non penal. Hanya saja menanggulangi kejahatan terhadap ideologi negara seperti Pancasila tidaklah mudah. Pancasila sebagai ideologi negara mengadopsi nilai-nilai positif yang terkandung dalam ideologi-ideologi besar yang tersebar diseluruh dunia. Memberikan perlindungan terhadap Pancasila berarti harus memahami maksud dan kandungan ide atau nilai Pancasila tidak secara parsial. Parsialitas pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi negara akan melahirkan fanatisme yang sem pit serta mengancam adanya penonjolan satu sila terhadap sila lainnya. Seperti ada muatan filosofis religius pada sila pertama, ide kemanusiaan pada sila kedua, nasionalisme pada sila ketiga, demokrasi pada sila keempat dan sosialisme pada sila klima. Mungkin banyak komentar terhadap yang penulis sampaikan. Hanya saja, ide dan muatan Pancasila yang diuraikan tersebut dapat digali lebih dalam dengan memperhatikan sejarah terbentuknya Pancasila dan dengan metoda lainnya. Pentingnya pemahaman terhadap Pancasila secara imparsial dalam melakukan kebijakan kriminal untuk melindungi ideologi, ditujukan agar hukum pidana ataupun upaya lainnya tidak disalahgunakan untuk melegalkan perbuatan salah pemegang kuasa yang malah memutarbalikkan muatan ide dasar Pancasila.

Kata Kunci


kebijakan, kejahatan, Pancasila, ideologi negara.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Ahmad Farhan Hamid, Pancasila Sebagai Penguat NKRI, (Makalah Disampaikan pada Acara Kongres Pancasila Pada Tanggal 30 Mei 2012 di Gedung Nusantara MPR RI Jakarta.

Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2004.

Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.

Suharmansyah, Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Karakter Bangsa, Makalah Disampaikan pada Acara Kongres Pancasila Pada Tanggal 31 Mei 2012 di Gedung Nusantara MPR RI Jakarta.

Syaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal Dalam perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2010

Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung, 2010

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DRP, DPD, DPRD

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 jo Undang-undang 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

www.wikipedia.org/ideologi, diakses tanggal 10 Juni 2012.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI

Jl. Dewi Sartika, No. 67 Luwuk-Banggai, Tlp (0461) 324027

Email: mediahukum.tompotika@gmail.com

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.