EKSISTENSI PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Syarifudin Tayeb

Sari


Pejabat administrasi Negara mempunyai kewenangan yang luas dalam melaksanakan urusan pemerintahan (eksekutif). Dengan wewenang yang luas ini cenderung untuk disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakadilan di pihak masyarakat, oleh karena itu harus ada lembaga lain yang mengontrolnya. Berdasarkan teori trias politika lembaga eksekutif secara politIs dikontrol oleh lembaga legislatif dan secara yuridis dikontrol oleh lembaga yudikatif, karena pejabat administrasi negara menjalankan fungsi eksekutif maka lembaga yudikatif yang mengontrol secara yuridis adalah pengadilan administrasi Negara (PTUN). Fung si kontrol yuridis PTUN bertujuan disamping untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pejabat administrasi itu sendiri, juga sebagai penegakan hukum administrasi negara yang bercita-cita untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan berwibawa (good governance).

Kata Kunci


negara hukum, peradilan administrasi negara, good governance.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Muhammad Tahir Azhary., 1995, Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya, Jakarta: UI Press.

A.S.S. Tambunan., 2001. Hukum Tata Negara Perbandingan, Jakarta: Puporis Publishers.

Abdulkadir Muhammad., 2001. Etika Profesi Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah., 1993. Mengenal Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Sinar Grafika.

Kartono., 1982. Peradilan Bebas, Jakarta: Pradnya Paramita.

Muhamamad Tahir Ashary., 1992. Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang.

Oemar Seno Adji., 1966. Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Seruling Masa.

Otje Salman dan Eddy Damian (Editor)., 2002. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan :

Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumaatmadja, Bandung: Alumni.

Philipus M. Hadjon., 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu.

Philipus M. Hadjono, et.al., 1993. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Padmo Wahjono., 1989. Pembangunan Hukum di Indonesia, Jakarta: In-Hil Co.

Prajudi Atmosudirdjo., 1994. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prajudi Atmosudirdjo., 1977. “Masalah Organisasi Peradilan Administrasi Negara”, dalam Simposium Peradilan Tata Usaha Negara BPHN, Bandung: Binacipta.

S.F. Marbun., 1997. Peradilan Administrasi Yogyakarta: Liberty.

Soetandyo Wignjosoebroto., 1995. Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional : Dinamika SosialPolitik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sjachran Basah., 1992. Perlindungan Hukum Bandung: Alumni.

……………, 1985. Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung: Alumni.

Sjahruddin Rasul., 2000. “Tinjauan Yuridis Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI

Jl. Dewi Sartika, No. 67 Luwuk-Banggai, Tlp (0461) 324027

Email: mediahukum.tompotika@gmail.com

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.